Kegiatan Pembinaan Manajemen Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha KANWIL KEMENAG Provinsi Banten Berjalan SUKSES…!!!

Serang, 28-30 Juni 2018 di hotel Flamengo
Kegiatan Pembinaan Manajemen Lembaga Agama dan Lembaga Keagamaan Buddha KANWIL Kemenag Provinsi Banten berjalan dengan baik, lancar, sukses dan penuh makna. Kegiatan yang penuh manfaat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Manajemen Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha dalam mengelola aktifitasnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan beragama dan berbangsa khususnya di lingkungan Provisi Banten.

Acara pada kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten Bapak Dr.H.A.Bazari Syam, MS.M.Pd.I. Beliau juga menyampaikan materi yang berkaitan dengan Peran dan Fungi Lembaga Agama dalam Mengelola Keragaman Sosial Budaya untuk Pembangunan Nasional. Penjelasan yang sangat apik disampaikan oleh beliau sehingga para peserta dengan sangat jelas mengikuti pemaparannya.  Pada intinya bahwa Provinsi Banten memang sangat majemuk yang terdiri dari 6 Agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Konghucu harus dapat menjaga kerukunan sehingga perbedaan yang ada dapat menjadi kekuatan yang dapat membangun Pemerintah di provinsi Banten.

Kemudian materi yang sangat penting juga disampaikan oleh Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha pada Ditjen Bimas Buddha Kementrian Agama RI. Beliau menjelaskan tentang Dana Paramita yang nantinya akan berlaku untuk semua umat Buddha dan dapat dibayarkan melalui lembaga Dana Paramita yang sudah ditunjuk oleh Kementrian Agama dan Ditjen Pajak. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi umat Buddha, karena bagi setiap umat Buddha yang wajib membawar pajak penghasilannya, dapat membayar di Lembaga yang ditunjuk tersebut. Sehingga nantinya dana tersebut dapat digunakan untuk kepentingan perkembangan umat Buddha seperti menyokong Sangha, Lembaga Buddhis, Beasiswa Pendidikan untuk umat Buddha, dll. Informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat ditanyakan langsung ke Kementrian Agama atau Ditjen Pajak yang mengurusi tentang hal ini.

Semoga dengan Program Dana Paramita yang dalam hal ini merupakan Dana Sosial Keagamaan Wajib bagi umat Buddha yang terkena Wajib Pajak Penghasilan dan lainnya setelah menyalurkan kewajibannya sebagian ke Lembaga yang ditunjuk oleh Kemenag dan Ditjen Pajak dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk perkembangan umat Buddha.

DANA SOSIAL KEAGAMAAN BUDDHA WAJIB DAPAT DISALURKAN UNTUK MENDUKUNG DAN/ATAU MENDORONG BERBAGAI KEGIATAN KEAGAMAAN BUDDHA, MELIPUTI:

1. BIDANG KEAGAMAAN;
2. BIDANG PENDIDIKAN;
3. BIDANG KESEHATAN;
4. BIDANG SENI BUDAYA;
5. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN;
6. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT;
7. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

Daftar Lembaga yang sudah mengajukan diri dan sudah diverifikasi oleh KEMENAG adalah:
1. YAYASAN BUDDHA TZU CHI INDONESIA
2. YAYASAN DANA PARAMITA BUDDHA MAITREYA INDONESIA
3. YAYASAN DANA PARAMITA AGAMA BUDDHA INDONESIA
4. YAYASAN DANA PARAMITA MAJELIS TRIDHARMA INDONESIA

Lembaga yang menerima dana tersebut akan selalu dinamis, artinya akan dapat berkembang sehingga dana yang didapatkan dari masyarakat akan semakin mudah dan maksimal.

Kemudian Bapak Karsan, S.Ag., M.Pd. selaku Kasubdit Kelembagaan pada Ditjen Bimas Buddha Kementrian Agama RI, memaparkan tentang Regulasi Kelembagaan. Pemaparannya sangat menyenangkan karena dalam presentasinya disajikan gambar-gambar tempat ibadah  dengan berbagai humor sehingga perserta dapat memahami dengan baik dan sangat antausias dalam mengikutinya. Nanti kedepannya umat Buddha dapat dengan mudah dalam mencatatkan lembaganya di KEMENAG karena dapat menggunakan Sistem Informasi Organisasi dan Rumah Ibadah Buddha atau SIORI.
Siori ini adalah bentuk layanan kelembagaan Buddha berbasis aplikasi online. Lembaga yang sudah tercatat di kemenag dapat mengajukan bantuan yang berupa :

1. Bantuan Renovasi dan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Rumah Ibadah Agama Buddha;
2. Bantuan Lembaga Keagamaan Buddha;
3. Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Keagamaan Buddha dan/ atau Rumah Ibadah Agama Buddha;
4. Bantuan Proses Pensertipikatan Tanah Rumah Ibadah Agama Buddha

Kemudian Bapak Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten menjelaskan tentang Peningkatan Kualitas Lembaga Keagamaan sebagai Media Penyampaian Gagasan yang Bermanfaat dalam Upaya Mencegah Konflik.

Bapak Triroso, S.Ag., S.Pd., MM. selaku Pembimas Buddha Provinsi Banten menyampaikan Nilai-Nilai Buddhis Sebagai Dasar Pengelolaan Lembaga Keagamaan disampaikan dengan sangat baik dan penuh manfaat. Diharapkan semua lembaga tetap dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Buddha. Setelah itu acara ditutup oleh beliau, dan semoga kegiatan yang diikuti oleh para Tokoh Umat Buddha di Provinsi Banten dapat memberikan kontribusi Positif demi perkembangan Umat Buddha yang positif di Provinsi Banten.

Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia….

Sadhu…

Sadhu…

Sadhu…